Best Practices Relokasi Permukiman Penduduk

Salah satu program CSR-PTBA adalah merelokasi permukiman penduduk di wilayah Atas Dapur dan sekitarnya yang telah tumbuh menjadi daerah kumuh karena sanitasi dan lingkungan hidup mengalami polusi. Adanya Kebijakan Pengembangan dan Penataan Tata Ruang Kota Pemda Tanjung Enim, permukiman penduduk di wilayah ini tidak sesuai lagi peruntukannya karena akan dijadikan TAHURA. Banyak kendala yang ditemui, antara lain masalah trust, persepsi, motivasi dan partisipasi warga yang direlokasi. Hasil penelitian menemukan adanya best practices dari kebijakan PTBA yang mampu memberdayakan masyarakat dengan memberikan hak milik atas tanah dan bangunan serta sarana pendukung yang lengkap untuk kepentingan umum. Dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap PTBA, PSLH-UGM melakukan penelitian, memediasi dan mensosialisasikannya, sehingga tidak muncul konflik kepentingan dan tidak terjadi konflik yang manifest. 

hasil kajina lengkap dapat dibaca di Program Bedhol Desa PT Bukit Asam

Zakat Community Development Model Pengembangan Zakat

Pengembangan masyarakat (community development) adalah metode yang dapat digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan agar mempercepat terwujudnya kesejahteran umum, sebagaimana ketentuan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 45), aline ke-4. Program-program pembangunan yang dilaksanakanoleh pemerintah Indonesia selama ini belum berkontribusi maksimal terhaclap realisasi kesejahteraan umum. Indikatornya adalah jumlah penduduk miskin yang masih tinggi dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih rendah. jumlah prosentase pencluduk miskin Indonesia tahun 2010 adalah 13.33%, sementara rPMIndonesia adalah 0.620 (2010), 0.624 (2011), dan 0.629 (2012). Ranking IPM Indonesia tahun 2012 adalah 121 dari 187 negara". jumlah prosentase penduduk miskin dan IPM Indonesia berkebalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam rentang waktu 2010-2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia; 2010 (Indonesia, 6.1 %, Dunia, 5.3 %), 2011 (Indonesia, 6.5 %, Dunia, 3.9 %), dan 2012 (Indonesia, 6.3, Dunia, 3.5 %)7. Ketidakmemadaian keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi di satu sisidengan jumlah prosentase penduduk miskin dan IPM di sisi yang lain menunjukkan bahwa pengelolaan pembangunan Indonesia masih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan keadilan, pemerataan, kernandirian, harkat-rnartabat kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan".

Walaupun demikian, Pemerintah Indonesia terus berusaha mewujudkan kesejahteraan umum dengan melaksanakan program program pembangunan yang menggunakan metode pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan menekankan keadilan dan pemerataan, sehingga masyarakat mampu mengakses dan mengontrol seluruh tahapan pembangunan. Program-program tersebut antara lain; Program Nasional Pernberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), ]aminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lainnya. Oleh karena itu, metode community development dalam melaksanakan pembangunan akan dielaborasi secara mendetail yang meliputi gagasan dasarnya, objek utamanya, pendekatannya, dan bagaimana keterkaitannya dengan agama. Keterkaitan metode community developmentdengan agama penting untuk dielaborasi dalam konteks Indonesia, karena masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang taat beragama. Nilai-nilai keagamaan mewamai seluruh kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Pembahasan yang lebih detail dapat dibaca dilink berikut Zakat Community Development

Semen Indonesia Salurkan Rp1,78 miliar untuk Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni dan Penghijauan di Kabupaten Rembang

26 Januari 2016

Rembang, 26 Januari 2016 – Mengawali tahun 2016, Semen Indonesia salurkan bantuan Rp1.78 miliar kepada masyarakat sekitar pabrik Rembang. Bantuan meliputi pembangunan rumah layak huni, pembuatan gapura desa, jamban, serta pemberian bibit pohon. Bantuan diserahkan oleh Kepala Departemen CSR Semen Indonesia, Wahjudi Heru di Lapangan Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

Bantuan pembangunan rumah diberikan kepada 31 warga desa, meliputi 6 desa (Desa Kulutan, Desa Tegaldowo, Desa Kajar, Desa Timbrangan, Desa Pasucen, Desa Kadiwono) di Kabupaten Rembang. Pembangunan rumah untuk warga ini akan dimulai pada bulan Februari dan diharapkan bisa selesai pada bulan Mei tahun ini.

Kepala Departemen CSR, Wahjudi Heru mengatakan, “Pemberian bantuan pembangunan rumah yang diberikan perusahaan kepada warga adalah berdasarkan hasil survey dari tim yang dibentuk oleh perusahaan, pembangunan dilakukan dengan membangun rumah baru bukan renovasi. Bantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar perusahaan. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 1,13 miliar”.

“Selain memberikan bantuan rumah kepada masyarakat, Semen Indonesia juga memberikan bantuan senilai Rp134 juta kepada 50 warga desa sekitar perusahaan. Bantuan tersebut berupa pembuatan jamban sehat, pembuatan jamban ini diharapkan mampu memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat sekitar perusahaan.” ungkap Wahjudi Heru.

Selain itu perusahaan juga memberikan bantuan Rp 208 juta untuk pembangunan gapura. Bantuan tersebut akan diberikan kepada 4 Desa sekitar pabrik yang terdiri dari Desa Tegaldowo, Desa Kajar, Desa Pasucen, Desa Kadiwono

Wahyudi Heru menambahkan bahwa Perseroan juga memberikan bantuan senilai Rp309 juta yang diberikan dalam bentuk 10.500 bibit pohon. Pemberian bibit pohon ini juga untuk mendukung program satu rumah satu pohon produktif. Bibit pohon yang diberikan adalah mangga, durian, sawo, nangka dan alpukat.

Selama tahun 2015, perusahaan telah merealisasikan anggaran untuk kegiatan CSR di Rembang mencapai Rp 10,5 miliar untuk berbagai kegiatan seperti bantuan kesehatan, Bantuan pengembangan sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pendidikan, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan bantuan tanggap darurat bencana”, jelas Wahjudi Heru.

Perusahaan terus berupaya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai pilar People, yakni pemberdayaan masyarakat dan Planet, yakni pelestarian lingkungan. “Kami adalah perusahaan multinasional yang akan selalu berupaya memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Sebagai perusahaan yang lahir, tumbuh, dan berkembang bersama lingkungan dan masyarakat, kami akan selalu menjaga lingkungan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat,” pungkas Wahjudi Heru.

SMI Kucurkan 1,6M untuk Pendidikan Kesetaraan di Rembang

21 September 2016

Semen Indonesia terus menunjukan komitmennya dalam mendukung pengembangan pendidikan kesetaraan di kawasan pabrik wilayah Kabupaten Rembang. Bentuk dukungan yang selama ini dilakukan telah mencapai Rp1,64 miliar. Dukungan tersebut adalah dengan menanggung biaya operasional siswa kejar Paket A, B, C, modul pembelajaran, honor tutor dan pengelola lembaga kesetaraan di wilayah tersebut.

Kepala Departemen CSR Semen Indonesia, Wahjudi Heru mengatakan, saat ini terdapat lima Pusat Kegiatan Belajar Masyaraat (PKBM) dan satu Lembaga Kursus dan Pelatihan yang kebutuhan operasionalnya ditanggung oleh Semen Indonesia. PKBM yang telah menjalin kerja sama dengan Semen Indonesia itu masing-masing PKBM ArRohman dan PKBM Kadiwono di Kecamatan Bulu, PKBM Ajigeneng di Kecamatan Gunem, PKBM Ngudikaweruh di Kecamatan Sale dan PKBM Bina Remaja Kecamatan Pamotan.Sedangkan satu LKP yang juga sudah menjalin kerja sama adalah Siap Mandiri Desa Suntri Kecamatan Gunem.

Rombongan Semen Indonesia dan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, Kamis (15/9), berkunjung ke LKP tersebut untuk melihat langsung proses kegiatan belajar mengajar di sana. Kasi Pendidikan Kesetaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Agus Sugiyanto menyatakan, total ada 940 warga belajar yang mendapatkan bimbingan pendidikan kesetaraan dari lima PKBM dan satu LKP tersebut. Di luar angka itu, masih cukup banyak warga di Kecamatan Gunem yang belum mendapatkan pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan data dari sejumlah pengelola PKBM dan LKP di sana, jumlah warga yang belum menikmati pendidikan kesetaraan diperkirakan masih akan terus ada hingga lima tahun ke depan. “Peran pihak ketiga, termasuk dari PT Semen Indonesia dalam pengembangan pendidikan kesetaraan memang luar biasa. Mereka membantu saudara kita di wilayah ring 1 dan II pabrik semen yang dulu tidak menikmati pendidikan formal, bisa mengikuti pendidikan kesetaraan,” jelas Agus.

Menurut Agus, jika hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja mustahil penuntasan pendidikan kesetaraan bagi warga putus sekolah bisa selesai. Sebab, kuota yang diberikan oleh pemerintah untuk pendidikan kesetaraan masih sangat minim.“Pendidikan kesetaraan ini penting, maka dari itu harus didukung semua pihak. Di pendidikan ini, kami mengajarkan berbagai kemampuan di bidang kognitif dan nonkognitif bagi warga belajar. Ketrampilan dan kewirausaan yang kami ajarkan semacam pembuatan kue dan kerajinan tangan,” imbuhnya

Seorang warga belajar dari LKP Siap Mandiri dari Desa Sidomulyo Kecamatan Gunem, Abdul Rosyid mengatakan, ia yang mengikuti pendidikan kesetaraan Paket C merasa terbantu dengan materi kewirausahaan yang diberikan pengelola. Hal itu membuatnya bisa mengembangkan pemasarkan usaha kerajinan tas yang selama ini sudah ia kerjakan. “Di rumah saya memiliki usaha kerajinan tas. Dari pendidikan kesetaran, saya bisa belajar bagaimana memasarkan barang kerajinan. Saya juga bisa memperdalam teknik kerajinan sesuai dengan bidang yang saya geluti,” ujarnya. (*)

Semen Indonesia Berdayakan Pedagang Keliling di Rembang

21 Oktober 2016

Semen Indonesia terus menebar manfaat pada masyarakat Rembang. Terbaru, melakukan pemberdayaan terhadap enam puluh pedagang sayur keliling yang ada di Kabupaten Rembang. Enam puluh pedagang sayur keliling tersebut tergabung dalam Paguyuban Bakul Belanja Keliling Rembang (PB2KR). Program pemberdayaan dilakukan dengan mekanisme pemberian suntikan modal dengan bunga sangat ringan.

Dengan adanya suntikan modal itu, enam puluh pedagang saat ini sudah tidak lagi mengandalkan keberadaan rentener di pasar. Koordinator sekaligus pendiri PB2KR, Lienda Setyowati mengungkapkan, besaran modal yang disuntikan oleh PT Semen Indonesia adalah Rp 3 juta setiap bakul. Modal tersebut umumnya digunakan oleh bakul untuk membesarkan usaha mereka. “Modal itu memang dari PT Semen Indonesia, pencairannya melalui Bank Mandiri. Setiap bakul mendapatkan bantuan modal Rp 3 juta dengan jangka waktu pelunasan selama 18 bulan,” terang Lienda dalam acara ramah tamah antara PB2KR dengan Semen Indonesia, di Rumah Makan Nenek Rembang, Rabu (14/9).

Menurut Linda, dalam perjalannya angsuran pengembalian modal yang dilakukan oleh semua bakul berjalan baik. saat ini angsuran pengembalian modal itu sudah memasuki bulan ke-11. Sejauh ini belum ada bakul yang telat membayar angsuran. “Saya dulu merasa kasihan melihat banyak ibu bakul belanja keliling di Rembang yang sering terjerat rentener. Maka di tahun 2015 lalu saya berinisitatif membuatkan mereka wadah paguyuban dan mencarikan modal pengembangan usaha. Akhirnya hal itu difasilitasi oleh PT Semen Indonesia,” ujarnya. Seorang bakul sayur anggota PB2KR asal Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori, Harti menyebutkan, sebelum mendapatkan kucuran dana dari PT Semen Indonesia ia hanya membuka usaha toko kecil-kecilan di rumahnya.

Namun setelah mendapatkan modal dari PT Semen Indonesia, ia memutuskan untuk berjualan sayur keliling hingga sekarang. Keuntungan dari usaha itu yang membuatnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk pendidikan anaknya. Sementara itu Kepala Departemen CSR Semen Indonesia, Wahjudi Heru menyatakan, perusahaan tidak menutup kemungkinan memberikan suntikan modal lagi dengan jumlah lebih besar kepada bakul sayur. Sebab, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan perusahaan, ternyata suntikan modal tersebut memberikan dampak positif dan berkesinambungan.

Ia juga mengapresiasi bakul binaan tersebut dalam pengelolaan permodalan. “Jika memang modal itu bisa dikembalikan tepat waktu, maka akan kami ajukan lagi bantuan modal untuk mereka. Modal mereka bisa ‘naik tingkat’ dengan jumlah lebih besar. Jika perlu suatu saat bakul akan kami fasilitasi pelatihan pengelolaan keuangan untuk pengembangan bisnis mereka,” tandasnya. “Kami berharap melalui pemberdayaan ini akan dapat meningkatkan kinerja pelaku usaha, sehingga mampu bersaing dan berprestasi, mampu bersinergi memberi kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, dan pada akhirnya akan mampu memutus mata rantai kemiskian,” pungkasnya. (*)

Cluster Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan strategi percepatan penganggulangan kemiskinan, dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan bersasaran (targeted program). Program – program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mensasarkan langsung kepada mereka yang tergolong miskin dan dekat miskin. Program penanggulangan kemiskinan kepada mereka yang membutuhkan diharapkan akan jauh lebih efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Rumah Tangga atau Keluarga (Klaster I)

Kelompok pertama adalah program – program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah rumah tangga/keluarga. Program tersebut antara lain : Program Keluarga Harapan, (PKH – conditional cash transfer), bantuan langsung tunai tanpa syarat (unconditional cash transfer), bantuan langsung dalam bentuk in-kind, misalnya pemberian beras bagi masyarakat miskin (raskin), serta himbauan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya.

Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Komunitas (Klaster II)

Kelompok kedua adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah komunitas. Program penanggulangan kemiskinan bersasaran komunitas dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip pemberdayaan masyarakat (Community Driven Development). Contoh program ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III)

Kelompok program ketiga adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah usaha mikro dan kecil. Tujuan program ini adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat (Klaster IV)

Kelompok program keempat adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan askes terhadap ketersediaan pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Program-program dalam kelompok ini adalah program kemiskinan lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Social Mapping kabupaten Kutai Barat

Untuk melakukan suatu kegiatan usaha pertambangan batubara, perusahaan pertambangan yang mengelolanya dituntut untuk memahami peta sosial politik dan sosial kebudayaan dari masyarakat di area pertambangan maupun sekitarnya. Masalahnya, kegiatan pertambangan batubara akan berdampak langsung kepada masyarakat, dan melibatkan kepentingan masyarakat di areal maupun di sekitarnya. Dengan mengetahui secara pasti kondisi sosial politik dan kebudayaan dari masyarakat di areal maupun di sekitar pertambangan, perusahaan itu akan lebih tepat menentukan langkah-langkah operasional dalam melakukan penambangan dan penggalian batubara. Mereka yang memiliki akses dengan masyarakat di lokasi atau sekitarnya, berpotensi untuk mendukung proses eksplorasi dan eksploitasi pertambangan batubara itu. Sebaliknya apabila perusahaan pertambangan tidak menangani dengan baik, mereka bisa saja mendatangkan gangguan sosial, yang akan berdampak kepada proses penambangan maupun kegiatan usaha pertambangan itu.

Karena itu, perusahaan pertambangan diharapkan memiliki peta sosial politik dan kebudayaan sebelum memulai kegiatan usaha pertambangan. Salah satu metode yang sering digunakan untuk mendapatkan peta tersebut adalah dengan penelitian pemetaan sosial atau survei social mapping. Pemetaan sosial adalah suatu penelitian di lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran lebih jelas peta sosial politik, keamanan dan kebudayaan di suatu kawasan. Bahkan, pemetaan sosial bisa difokuskan untuk kepentingan tertentu, seperti kegiatan pertambangan batubara. Adapun wilayah yang akan menjadi obyek penelitian adalah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kutai Barat dipandang penting karena diperkirakan memiliki kandungan batubara cukup besar. Sementara perusahaan yang sudah beroperasi baru dua perusahaan yakni PT Gunung Bayan Pratama dan PT Trubaindo Coal Mining. Selain itu, Kutai Barat merupakan kabupaten yang memiliki kebudayaan khas karena pengaruh suku Dayak Benuaq yang mendominasi populasi di wilayah itu. Karakteristik suku Dayak Benuaq memiliki pengaruh yang cukup besar bagi jalan pikiran dan gaya kepemimpinan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Kutai Barat dan kecamatan-kecamatannya. Selain itu, budaya Dayak Benuaq juga memiliki pengaruh cukup besar bagi sikap, tingkah laku, dan jalan pikiran dari masyarakat Kutai Barat.

Pemetaan sosial, selain penting untuk jalannya kegiatan usaha pertambangan di Kutai Barat, juga diperlukan oleh perusahaan untuk menentukan langkah bagaimana melakukan pendekatan dengan masyarakat di areal pertambangan maupun di sekitarnya. Peta sosial politik dan sosial kebudayaan tersebut dalam dunia bisnis berkaitan erat dengan upaya perusahaan atau kegiatan usaha dalam menghadapi dan menyapa masyarakat sekitarnya. Dalam dunia usaha, hal tersebut sering dikaitkan dengan corporate social responsibility (CSR).

Pemetaan sosial diperlukan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan bisnis pertambangan batubara itu. Apalagi, masyarakat Kutai Barat memiliki latar belakang budaya yang khas, sistem pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh sistem budaya dan adat, dan sejumlah kekuatan sosial kemasyarakatan yang beraneka ragam. Pemetaan sosial atau social mapping adalah upaya untuk mengetahui seberapa besar kekuatan dan pengaruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan sosial politik dan sosial budaya. Penelitian pemetaan sosial tersebut dilakukan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimatan Timur. Sebuah kabupatenn yang sedang giat-giatnya mengundang para investor untuk melakukan ekploitasi tambang batubara di wilayahnya. Di kabupaten itu baru ada dua perusahaan yang sudah melakukan penggalian pertambangan batubara yakni PT Gunung Bayan Pratama dan PT Trubaindo Coal Mining. Namun, lokasi kedua perusahaan belum seberapa dibandingkan dengan keseluruhan kabupaten Kutai Barat yang diduga memiliki potensi yang besar dalam hal kandungan (deposit) batubara. Kabupaten Kutai Barat memiliki potensi hasil pertambangan batubara cukup besar. Dari 21 kecamatan, sedikitnya ada 8 kecamatan yang memiliki kandungan batubara yang secara ekonomis layak dieksploitasi. 

Hasil laporan lengkap baca dilink berikut Social mapping kutai barat